PENTINGNYA PERENCANAAN DESA

Desentralisasi merupakan wujud otonomi daerah di Indonesia telah berkembang pesat, tidak hanya pada aspek pendidikan, kebudayaan, politik namun juga ekonomi. Desa sebagai salah satu bagian pemerintahan paling kecil menempati posisi strategis menjadi garda terdepan sebagai pembangunan manusia Indonesia. Sayangnya hal ini tidak banyak disadari baik oleh pemerintah pusat, propinsi maupun daerah. Padahal ujung tombak pembangunan daerah itu terletak di desa. Terlebih lagi pasca dikeluarkannya PP No 72 Tahun 2005 yang menjabarkan beberapa peran strategis Desa. Saat inipun tengah di godok undang-undang desa. Hal ini menandakan bahwa desa benar-benar menjadi urat nadi pemerintahan yang perlu dibangun secara utuh.

Dalam aspek perencanaan, ada banyak klausul yang menyebutkan (dalam PP tersebut) keharusan desa mempersiapkan segala jenis rencana pembangunan secara matang serta bertanggungjawab. Matang disini dapat dilihat dari pentingnya perencanaan jangka panjang atau 5 tahunan (RPJMDes) hingga tah
unan (RKPDes maupun APBDes). Tanpa memiliki grand design focus pembangunan, desa akan berkembang secara serampangan. Sedangkan makna bertanggungjawab, bisa dilihat adanya aturan mengenai Alokasi Dana Desa/ADD serta penatausahaan keuangan desa. Salah satu perkampungan di tepi Sungai Mahakam Kutai Kartanegara Dana yang dikelola oleh masyarakat melalui ADD tanpa perencanaan yang matang akan terbuang sia-sia. Perencanaan yang dibuat pun akan parsial dan sekedar lebih memenuhi keinginan elit desa tanpa memperhatikan kebutuhan nyata terutama pengentasan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan warganya. Lantas bila demikian, untuk apa regulasi ADD diluncurkan oleh pemerintah pusat?

Pemerintah daerah harus membangun seluruh unsur masyarakat desa untuk lebih dewasa dan arif mengelola dana yang memang telah menjadi hak nya. Kearifan local perlu dipertahankan sehingga pembangunan yang dijalankan dapat bersinergi dengan kebutuhan budaya, social, ekonomi, pendidikan, agama maupun kebutuhan lain. Namun berdasarkan pengamatan sekilas, masih banyak pemerintah daerah tidak memperhatikan desa secara serius sehingga capacity building/peningkatan kapasitas masyarakat desa (perangkat desa, LPM, BPD, PKK, Karang Taruna, Petani, Nelayan dan lain sebagainya) sering terabaikan. Bapermas sebagai ujung tombak pemda banyak yang belum memahami hakikat sesungguhnya bagaimana membangun dan mendorong masyarakat desa merasa memiliki desanya. Maka dari itu, tahapan RPJMDes, RKPDes, APBDes, Pertanggungjawaban kepala desa harus disinergikan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam membangun desa. Memang proses menuju desa yang matang tidak semudah